Itupula yang disayangkan para hukum tata negara Jimly Asshiddiqie. Perundang-undangan nasional disusun dalam asumsi keadaan normal. Berikut pandangan mereka bertiga tentang hukum tata negara darurat (staatsnoodrecht). Mr Iwa Kusuma Sumantri. Dalam bukunya 'Ilmu Hukum dan Keadilan' (1956), pahlawan nasional yang pernah menjadi akademisi
Sumberhukum tata negara. A. Sumber hukum tata negara. 1) Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis 2) yurisprudensi peradilan 3) konvensi ketatanegaraan 4) hukum internasional tertentu. 5) dokrin ilmu hukum tata negara tertentu.
HukumAcara Pengujian Undang-Undang 02526: Pengarang: Jimly Asshiddiqie : EDISI: Cet.1. Penerbitan: Jakarta Konstitusi Press 2005 : Deskripsi Fisik: XVII, 443 hlm. ; 22 cm22 cm : ISBN: 2091 Subjek: 1. Hukum Acara Perkara MK : Abstrak: Buku ini menguraikan tentang hukum acara pengujian undang-undang yang merupakan salah satu kewenangan MK. Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Oleh: Jimly Asshiddiqie, Penerbit: Rajawali Pers, Harga: Rp143.000. Buku . Buku Islam. Alqur'an & Tafsir; Bimbingan Islami; Shalat, Doa & Ibadah; Islam Umum; Buku Rohani Kristen. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H lahir di Palembang, 17 April 1965. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Sumberdari Buku dan Journal: Asshiddiqie, Jimly, Safa ¶at, dan M. Ali, 2006, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum , Hukum Tata Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah Bukuini terdiri dari 9 Bab. Bab I Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Bab II Konstitusi Indonesia dari Masa Ke Masa. Konstitusi ekonomi Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II / Jimly Asshiddiqie Menuju Negara Hukum yang Demokratis Teori Hans Kelsen Tentang Hukum / Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at The Constitutional Law of Indonesia : FahrulFauzi. Tugas Rangkuman Asas Hukum Tata Negara 1. Pengertian-Pengerian Umum Hukum Tata Negara 2. Teori Konstitusi 3. Hak Asasi Manusia 4. Sistem Pemerintahan di Indonesia 5. Teori Sistem Pemerintahan 6. Hukum Kewarganegaraan di Indonesia 7. Hukum Kewarganegaraan: Teori dan Konsep 8. qJmIGB7.